Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika oleh kepolisian, serta menganalisis
apakah prosedur penyidikan anak dalam kasus tindak pidana narkotika di Polres Tarakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Fokus kajian diarahkan pada perlakuan
hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam konteks kejahatan narkotika yang bersifat serius namun melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penyidikan perkara narkotika telah diwujudkan melalui perlakuan berbeda antara anak dan pelaku dewasa, dengan mengedepankan pendekatan humanis, ramah anak, serta upaya menghindarkan anak dari penahanan. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengancam pelaku narkotika dengan sanksi berat, penyidikan anak tetap dikaitkan dengan paradigma Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk kewajiban diversi. Namun, karena narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, penerapan pendekatan persuasif dan diversi kerap menghadapi keterbatasan serta hambatan teknis dan kelembagaan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memperkuat implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak melalui optimalisasi diversi, peningkatan profesionalisme dan integritas penyidik, serta penempatan penahanan sebagai upaya terakhir. Selain itu, Polres Tarakan perlu meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus terkait UU SPPA, pemeriksaan ramah anak, dan
koordinasi lintas sektor dengan Bapas, penasihat hukum, psikolog, serta lembaga rehabilitasi, agar penegakan hukum tetap tegas tanpa mengabaikan hak dan masa depan anak.