Search for collections on Repository Universitas Widya Gama

ANALISIS YURIDIS ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI SENIOR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP JUNIOR DI LINGKUNGAN MILITER

DIANTORO, RIAN (2026) ANALISIS YURIDIS ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI SENIOR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP JUNIOR DI LINGKUNGAN MILITER. Diploma thesis, Universitas Widya Gama Malang.

[thumbnail of ANALISIS YURIDIS ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI SENIOR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  TERHADAP JUNIOR DI LINGKUNGAN MILITER]
Preview
Text (ANALISIS YURIDIS ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI SENIOR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP JUNIOR DI LINGKUNGAN MILITER)
5. Bab I (3).pdf - Bibliography

Download (360kB) | Preview
[thumbnail of 6. Bab II (2).pdf]
Preview
Text
6. Bab II (2).pdf

Download (281kB) | Preview
[thumbnail of 7. Bab III (2).pdf]
Preview
Text
7. Bab III (2).pdf

Download (369kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum positif di Indonesia terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan senior terhadap junior di lingkungan militer, mengidentifikasi konsep pertanggungjawaban pidana pelaku
kekerasan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer, serta menganalisis peran peradilan militer dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan yang berasal dari kalangan junior. Dengan tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian hukum positif melalui pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Lalu bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dari berbagai sumber ilmiah. Selanjutnya diketahui bahwa hukum pidana umum melalui KUHP dan KUHP 2023 secara jelas mengkualifikasikan kekerasan sebagai tindak pidana
penganiayaan, termasuk jika dilakukan oleh anggota militer. Ketentuan ini diperkuat oleh UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur mekanisme khusus penanganan pelanggaran prajurit TNI. Namun, efektivitasnya masih
bergantung pada konsistensi penerapan, karena praktik penyelesaian internal kerap melemahkan perlindungan korban junior. Senior yang melakukan kekerasan tetap memenuhi unsur tindak pidana, dan alasan pembinaan atau tradisi tidak
dapat membenarkannya. Status sebagai prajurit justru memperberat pertanggungjawaban hukum. Peradilan militer berwenang mengadili perkara tersebut, tetapi relasi hierarkis, tekanan psikologis, dan budaya institusional sering menghambat keadilan substantif bagi korban.
Sehingga disarankan adanya penegasan batas yang jelas antara pelanggaran disiplin militer dan tindak pidana kekerasan, penguatan perlindungan korban secara sistematis dan terintegrasi, serta peningkatan transparansi dan independensi peradilan militer guna membangun kepercayaan publik dan prajurit terhadap sistem hukum militer.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User: aulia happy fadila
Date Deposited: 07 Sep 2026 07:15
Last Modified: 07 Sep 2026 07:15
URI: https://repository.widyagama.ac.id/id/eprint/256

Actions (login required)

View Item
View Item