Penelitian tentang Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Penyalahguna Narkotika dalam Bingkai Kepastian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia bagi penyalahguna narkotika, bagaimana konsep kepastian hukum diterapkan dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika, serta bagaimana hukum positif Indonesia memposisikan penyalahguna sebagai pelaku tindak pidana atau korban penyalahgunaan. Ketiga fokus tersebut dianalisis untuk melihat keseimbangan antara pendekatan pemidanaan dan pendekatan pemulihan dalam kebijakan hukum narkotika nasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bertumpu pada kajian terhadap asas, konsep, dan prinsip hukum dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menelaah norma hukum secara sistematis. Melalui pendekatan tersebut, penelitian berupaya menemukan ratio legis dan dasar filosofis pembentukan peraturan, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan isu perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia bagi penyalahguna narkotika dibangun melalui kerangka hukum berlapis, mulai dari konstitusi, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Narkotika, hingga hukum acara pidana dan bantuan hukum yang menjamin proses peradilan yang adil. Konsep kepastian hukum diterapkan secara operasional melalui sistem dua jalur pidana dan rehabilitasi, mekanisme wajib lapor, koordinasi antarlembaga, serta standar layanan rehabilitasi yang terukur. Dalam perspektif hukum positif, penyalahguna tidak diperlakukan secara tunggal, melainkan diklasifikasikan sebagai penyalah guna, pecandu, atau korban berdasarkan indikator normatif dan hasil asesmen, yang menentukan arah penanganan pemidanaan atau rehabilitasi. Dengan melihat hasil analisis tersebut, maka penulis merekomendasi, pemerintah perlu memperkuat harmonisasi regulasi dan memperluas akses rehabilitasi berbasis hak asasi manusia. Aparat penegak hukum harus konsisten menerapkan pendekatan rehabilitatif secara proporsional dan menjamin proses peradilan yang adil. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan mendukung mekanisme pemulihan agar penanganan narkotika lebih manusiawi, adil, dan efektif.