Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di lingkungan pendidikan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali implikasi hukum terhadap hak anak sebagai korban bullying, serta bagaimana pemerintah dan lembaga pendidikan dapat meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak di Indonesia. Metode ini menganalisis UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta mengidentifikasi kewajiban negara dan lembaga pendidikan dalam mengatasi kasus bullying di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan perlindungan anak yang jelas, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam penerapan kebijakan anti-bullying di sekolah. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi anak korban bullying, tetapi keberhasilan perlindungan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengatasi masalah bullying yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan anak dengan memperbarui regulasi tentang bullying di sekolah dan memperkuat koordinasi antarinstansi. Lembaga pendidikan juga harus meningkatkan pelatihan guru mengenai pencegahan dan penanganan bullying, serta menyediakan lebih banyak fasilitas rehabilitasi psikologis bagi korban.