Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan aspek pencegahan, rehabilitasi, dan kriminalisasi tindak pidana narkotika dalam hukum positif, mengidentifikasi kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus narkotika di pedalaman wilayah hukum Polresta Palangka Raya, serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar penegakan hukum terhadap pemakai narkotika dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan. Dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Wilayah Hukum Polresta Palangka Raya. Dari analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwasannya pengaturan aspek pencegahan, rehabilitasi, dan kriminalisasi tindak pidana narkotika dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya telah diatur secara komprehensif melalui UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai regulasi utama. Pencegahan dilakukan melalui pendidikan, penyuluhan, kampanye, dan pengawasan dengan melibatkan pemerintah serta masyarakat, sementara rehabilitasi ditegaskan sebagai kewajiban bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi medis dan sosial yang diperkuat dengan mekanisme wajib lapor dalam PP No. 25 Tahun 2011 serta pedoman penempatan rehabilitasi melalui SEMA No. 4 Tahun 2010. Di sisi lain, aspek kriminalisasi diatur secara tegas melalui ancaman pidana berat terhadap produksi, distribusi, dan peredaran gelap narkotika. Namun, temuan di wilayah hukum Polresta Palangka Raya menunjukkan implementasi kebijakan tersebut belum seimbang karena penegakan hukum masih dominan represif, pencegahan belum merata, dan rehabilitasi terkendala keterbatasan sarana, personel, serta partisipasi masyarakat, sehingga diperlukan penguatan pelaksanaan agar tujuan kebijakan normatif dapat tercapai secara efektif. Sehingga, implementasi UU No. 35 Tahun 2009 di wilayah hukum Polresta Palangka Raya perlu diperkuat melalui keseimbangan antara penindakan represif dan pendekatan preventif serta rehabilitatif. Upaya tersebut dilakukan dengan pemerataan program pencegahan di wilayah pedalaman, peningkatan sarana prasarana dan akses rehabilitasi, penegasan mekanisme wajib lapor, penambahan personel dan fasilitas operasional, penguatan koordinasi lintas sektor, serta perubahan cara pandang aparat agar penyalahguna lebih diarahkan ke rehabilitasi, sementara penindakan tegas difokuskan pada pengedar.