Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penipuan dengan modus hipnosis yang digunakan oleh pelaku untuk menguasai barang milik orang lain, serta untuk memahami penerapan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap kasus ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus penipuan dengan modus hipnosis di wilayah hukum Polsek Jatisampurna. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan fokus pada kasuskasus penipuan dengan modus hipnosis yang terjadi di wilayah hukum Polsek Jatisampurna. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan penyidik dan analisis terhadap dokumen penyidikan serta perkara yang ditangani oleh aparat kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan dengan modus hipnosis lebih tepat dikualifikasikan sebagai penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 KUHP 2023, karena modus hipnosis yang digunakan pelaku memanipulasi kehendak korban melalui pengaruh psikis. Kendala utama dalam penanganan kasus ini adalah sulitnya pembuktian pengaruh hipnosis yang bersifat psikologis, karena tidak ada bukti fisik yang jelas. Penyidik perlu menggali bukti melalui pendekatan psikologis dan melibatkan ahli untuk memperkuat kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan alat bukti keterangan korban, saksi, dan rekaman CCTV/jejak komunikasi menjadi faktor penting untuk membangun rangkaian pembuktian yang utuh. Selain itu, pemenuhan unsur “tipu muslihat” dan “rangkaian kebohongan” harus dijelaskan secara sistematis agar konstruksi delik penipuan tidak kabur dalam berkas perkara. Penelitian ini juga merekomendasikan penyusunan SOP internal terkait penanganan laporan penipuan hipnosis agar proses penyidikan lebih terarah dan konsisten. Temuan penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pembaruan strategi penegakan hukum dan upaya pencegahan berbasis edukasi publik di wilayah Polsek Jatisampurna.