Penelitian tentang “Analisis Kebijakan Kriminal Tentang Hak Atas Pemulihan Kesehatan Bagi Pecandu Narkotika” ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kebijakan pidana narkotika terhadap hak atas kesehatan publik sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta untuk mengetahui arah pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam mengintegrasikan perspektif kesehatan publik dengan kepastian hukum dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Fokus kajian diarahkan pada ketegangan antara pendekatan pemidanaan dan pendekatan pemulihan dalam sistem hukum narkotika nasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan yang relevan. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah norma hukum yang berlaku serta konstruksi teoritis kebijakan pidana dan hak atas kesehatan dalam kerangka negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengutamaan pemulihan kesehatan pengguna narkotika memiliki landasan konstitusional, normatif, dan rasionalitas kebijakan kriminal. UUD 1945 menjamin hak atas kesehatan, sedangkan UU Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan. Rehabilitasi lebih efektif memutus ketergantungan dan menekan residivisme dibanding pemidanaan penjara. Arah pembaharuan hukum terlihat dari penguatan mandat rehabilitasi, asesmen terpadu, pedoman teknis peradilan dan penuntutan, serta orientasi pemulihan dalam KUHP 2023 yang menegaskan tindakan rehabilitatif dalam koridor kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Peneliti merekomendasikan agar pemerintah memastikan implementasi rehabilitasi melalui pemerataan fasilitas, penguatan asesmen terpadu, dan harmonisasi regulasi. Aparat penegak hukum perlu memprioritaskan rehabilitasi dan menerapkan prinsip ultimum remedium agar pemidanaan penjara tidak menjadi respons utama terhadap pengguna untuk konsumsi pribadi.