Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Waris Istri atas Harta Peninggalan Suami dalam Sengketa dengan Keluarga Suami Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam” ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum istri sebagai ahli waris menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam KHI, memaparkan sejauh mana perlindungan hukum bagi istri atas hak warisnya dapat dijamin oleh ketentuan KUH Perdata dan KHI, serta menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh istri ketika terjadi sengketa waris dengan keluarga suami untuk mempertahankan haknya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian norma hukum tertulis melalui penelusuran peraturan perundangundangan dan bahan hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan statute approach, pendekatan konseptual conceptual approach, dan pendekatan kasus case approach untuk menelaah norma hukum positif dan konsep hukum terkait permasalahan kewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan istri janda sebagai ahli waris diakui dalam KUH Perdata melalui Pasal 832 dan Pasal 852 yang menempatkan istri bersama anak sebagai ahli waris Golongan I, sedangkan KHI melalui Pasal 174 dan Pasal 180 memberikan bagian pasti seperempat bila tidak ada anak dan seperdelapan bila ada anak. Perlindungan hukum juga dijamin oleh Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, UU Perkawinan, KUH Perdata Pasal 852, serta KHI Pasal 171, Pasal 174, dan Pasal 180, namun dalam praktik masih terjadi penolakan keluarga suami dan klaim adat seperti kasus Mawar dan Ahmad, sehingga menurut teori perlindungan hukum Philipus M Hadjon diperlukan penguatan perlindungan preventif dan represif. Upaya hukum yang dapat ditempuh istri meliputi musyawarah dan mediasi, serta litigasi melalui Pengadilan Agama bagi Muslim berdasarkan UU 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU 3 Tahun 2006 dan UU 50 Tahun 2009, atau Pengadilan Negeri bagi nonmuslim, termasuk somasi, penetapan ahli waris, gugatan pembagian waris, pemisahan harta bersama, pengamanan aset, dan upaya hukum berjenjang. Dengan melihat hasil analisis tersebut, maka saran yang penulis berikan yaitu, Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan bantuan hukum, praktisi hukum wajib mengamankan dokumen dan memperjelas pemisahan harta, serta lembaga peradilan harus mempercepat penetapan ahli waris, menjamin pengamanan objek sengketa, dan menegakkan putusan secara tegas sesuai KUH Perdata dan KHI.