Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis-Sosiologis terhadap Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan di Wilayah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur” ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Administrasi Jakarta Timur, menguraikan faktor-faktor sosiologis dan yuridis yang memengaruhi efektivitasnya, serta menganalisis kesesuaian strategi penegakan hukum dengan prinsip legalitas dan kebutuhan sosial masyarakat dalam menangani tipiring. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang mengkaji norma hukum yang berlaku sekaligus realitas empiris dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hukum dipahami tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai gejala sosial yang menimbulkan akibat dalam kehidupan masyarakat. Penelitian dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Timur karena wilayah ini memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang tinggi serta kompleksitas pelanggaran ketertiban umum yang representatif untuk mengkaji peran Satpol PP dalam penegakan Perda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Satpol PP berlandaskan UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 16 Tahun 2018, dan Perda DKI No. 8 Tahun 2007, dengan pelaksanaan melalui jalur non-yustisial dan yustisial. Efektivitas penegakan dipengaruhi faktor sosiologis seperti kepadatan penduduk, tekanan ekonomi, kesadaran hukum, dan resistensi sosial, serta faktor yuridis berupa kekuatan substansi hukum, koordinasi kelembagaan, kewenangan, sumber daya, dan penerapan SOP. Strategi penegakan dinilai selaras dengan prinsip legalitas serta responsif terhadap kebutuhan sosial melalui pendekatan preventif, persuasif, dan represif yang terukur. Dengan melihat hasil analisis tersebut, maka disarankan agar pemerintah daerah memperkuat dukungan regulatif dan kelembagaan, Satpol PP menjaga profesionalitas dan proporsionalitas penegakan, serta masyarakat meningkatkan kesadaran hukum demi terwujudnya ketertiban umum yang berkelanjutan.