Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum kedaulatan udara Indonesia terhadap pelanggaran pesawat asing yang melintas tanpa izin di wilayah udara Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan wawancara dengan instansi terkait, seperti TNI AU, Kementerian Perhubungan, dan Bakamla, serta menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan peraturan nasional dan internasional mengenai kedaulatan udara. Penelitian ini juga meneliti berbagai insiden pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki hukum yang jelas mengenai kedaulatan udara, penerapan dan pengawasan masih menghadapi kendala. Keterbatasan sarana seperti radar, serta koordinasi antar lembaga yang kurang efektif, menghambat penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran wilayah udara. Selain itu, pertimbangan diplomatik juga mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pesawat asing yang melanggar. Pemerintah disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan udara dengan memperbarui teknologi radar dan alat deteksi canggih, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, peraturan yang mengklasifikasikan pelanggaran wilayah udara sebagai pelanggaran pidana harus segera diterapkan untuk memberikan efek jera yang lebih besar. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pengamanan wilayah udara Indonesia.