Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penyewa bangunan yang diagunkan oleh pemiliknya, serta upaya hukum yang dapat dilakukan penyewa apabila bangunan yang disewa dieksekusi oleh pihak kreditur. Penelitian ini juga menyoroti hak-hak penyewa yang terancam akibat perubahan status hukum atas objek sewa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum mengenai hubungan antara pemilik bangunan, penyewa, dan pihak kreditur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemilik bangunan memiliki hak untuk menjaminkan objek sewa, kewajiban pemilik untuk menjaga kenyamanan penyewa selama masa sewa tetap berlaku. Penyewa yang dirugikan oleh eksekusi hak tanggungan berhak menuntut pemilik atas gangguan yang terjadi, baik melalui gugatan wanprestasi maupun pembatalan perjanjian sewa. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi penyewa sangat penting untuk memastikan kepastian hak mereka. Penyewa dan pemilik sebaiknya membuat perjanjian sewa yang jelas dan transparan mengenai status jaminan dan hak masing-masing pihak. Penyewa juga disarankan untuk selalu memeriksa dokumen kepemilikan dan meminta pemberitahuan tentang kemungkinan perubahan status hukum objek sewa, sementara pemilik harus bertanggung jawab untuk menjaga ketenangan penyewa agar tidak timbul sengketa hukum..