Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012 di Polsek Metro Kebayoran Baru, menganalisis faktor pendukung dan penghambat efektivitas penerapannya, serta merumuskan solusi hukum guna meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana ringan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana ketentuan batasan nilai kerugian tipiring diterapkan dalam praktik serta sejauh mana mekanisme pemeriksaan cepat dan keadilan restoratif mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji norma hukum sekaligus penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap hukum sebagai gejala sosial yang menimbulkan dampak pada berbagai aspek kehidupan. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polsek Metro Kebayoran Baru karena lokasi tersebut memiliki frekuensi perkara tindak pidana ringan yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012 telah dijalankan dengan menjadikan batasan kerugian Rp2.500.000 sebagai dasar klasifikasi perkara dan membuka ruang penyelesaian melalui pemeriksaan cepat maupun restorative justice. Namun efektivitasnya belum optimal karena sebagian besar perkara masih diproses melalui penyidikan dan dilimpahkan ke pengadilan. Faktor pendukung meliputi regulasi yang jelas, kualitas SDM, koordinasi kelembagaan, sarana administrasi, dan dukungan sosial, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan pemahaman, beban kerja tinggi, keterbatasan teknologi, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta perbedaan penafsiran antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan SOP internal, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan dan forum koordinasi, serta penguatan sistem administrasi berbasis teknologi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Dengan langkah tersebut, penanganan tipiring diharapkan menjadi lebih cepat, konsisten, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.