Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan unsur hukum antara pengedar dan pengguna narkotika menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menganalisis konstruksi hukum pembuktian yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan status pelaku sebagai pengedar atau pengguna narkotika Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan analisis komparatif terhadap ketentuan hukum yang mengatur pembuktian status pengedar dan pengguna narkotika dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan jelas membedakan antara tindak pidana peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Pengedar narkotika dikenakan sanksi pidana yang lebih berat karena melibatkan distribusi narkotika kepada pihak lain, yang berpotensi memperburuk dampak sosial dan kesehatan. Sebaliknya, pengguna narkotika hanya mengonsumsi narkotika untuk konsumsi pribadi, sehingga sanksinya lebih ringan dan lebih berfokus pada rehabilitasi medis dan sosial. Konstruksi hukum dalam pembuktian status pelaku, baik sebagai pengedar atau pengguna, sangat dipengaruhi oleh pedoman hukum yang ada, termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung dan regulasi lainnya, serta hasil asesmen medis dan psikososial yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). Diperlukan peningkatan penerapan pendekatan rehabilitatif bagi pengguna narkotika, dengan memperkuat mekanisme rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, penegak hukum harus lebih memperhatikan hasil asesmen TAT dalam memutuskan status pelaku, guna menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Diharapkan, dengan pendekatan ini, pengguna narkotika dapat memperoleh kesempatan untuk sembuh, bukan hanya dihukum.