Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan dan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana judi online antara dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum disiplin militer dan hukum pidana umum. Fokus kajian diarahkan pada problem yuridis yang timbul akibat adanya dualisme penegakan hukum, di mana prajurit TNI dan warga sipil mendapatkan jalur penyelesaian perkara yang berbeda meskipun melakukan perbuatan yang sama. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum, rasa keadilan, serta efektivitas penegakan hukum dalam memberantas judi online. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk melihat perbedaan substansi, mekanisme penegakan, serta tujuan pemberian sanksi dalam kedua sistem hukum tersebut. Analisis ini memungkinkan peneliti menjelaskan kerangka normatif KUHP, UU ITE, hukum disiplin militer, serta peradilan militer dalam memproses pelaku judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana umum menekankan prinsip kepastian dan perlindungan masyarakat melalui ancaman pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 426 dan 427 KUHP baru, serta Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Sebaliknya, dalam hukum disiplin militer, tindakan prajurit dapat digolongkan sebagai pelanggaran disiplin ringan hingga berat dengan sanksi berupa teguran, penahanan disiplin, tindakan administratif, atau pemecatan; dan hanya kasus serius yang dibawa ke peradilan militer. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian menyarankan perlunya harmonisasi kebijakan antara pemerintah, penegak hukum, dan institusi TNI agar tidak terjadi disparitas sanksi yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Penguatan regulasi, transparansi, serta pembinaan disiplin internal menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penanganan judi online di Indonesia.