Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam menjamin keseimbangan antara penegakan hukum pidana dengan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku terorisme telah sejalan dengan asas due process of law dan prinsip negara hukum.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis perundangundangan yang berlaku, serta telaah terhadap praktik penegakan hukum terorisme di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan peraturan terkait serta evaluasi terhadap implementasi hukum yang dihadapi aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah memperkuat kewenangan aparat penegak hukum, praktik penegakan hukum masih menghadapi tantangan dalam mengimbangi perlindungan hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak pribadi, hak atas rasa aman, dan hak atas peradilan yang adil masih menjadi isu, terutama dalam hal penahanan dan penyadapan yang dilakukan tanpa pengawasan yang memadai. Penting bagi pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum. Selain itu, perlu adanya pelatihan untuk aparat terkait penerapan prinsip HAM dan due process of law dalam penanganan terorisme. Penambahan ketentuan dalam UU tentang perlindungan hak-hak individu selama proses hukum juga sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia.