Penelitian tentang Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang Terlibat dalam Judi Online (Studi Kasus di Batalyon Ranratfib 1 Marinir, Cilandak) ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum pidana terkait penanggulangan judi online di lingkungan TNI serta menganalisis efektivitas penerapan sanksi terhadap anggota yang terlibat, khususnya di Batalyon Ranratfib 1 Marinir Cilandak. Sehingga jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis empiris yang mengkaji kasus-kasus hasil penerapan dari norma hukum, dengan lokasi penelitian di Batalyon Ranratfib 1 Marinir Cilandak, serta menggunakan data primer dari lapangan dan data sekunder kepustakaan dan dokumentasi resmi. Selanjutnya diketahui bahwa pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online di lingkungan TNI telah tersusun secara komprehensif dan berlapis melalui hukum pidana umum, pidana khusus, pidana militer, serta hukum disiplin militer, sehingga tidak terdapat kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi prajurit. Dari aspek implementasi, penerapan sanksi terhadap prajurit yang terlibat judi online di Batalyon Ranratfib 1 Marinir Cilandak telah berjalan cukup efektif dalam menjaga kepastian hukum dan disiplin satuan, khususnya dalam memberikan efek jera kepada pelaku secara individual. Namun demikian, efektivitas sanksi dalam mencegah secara umum masih menghadapi tantangan, dipengaruhi faktor psikologis, gaya hidup, kemudahan akses teknologi, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diimbangi kebijakan non-penal melalui pembinaan mental, pendampingan, literasi keuangan, dan penguatan keteladanan pimpinan. Dengan demikian, disarankan agar TNI dan pembuat kebijakan memperkuat penanggulangan judi online melalui pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan sanksi, pencegahan, dan rehabilitasi, meliputi pembinaan mental-spiritual, literasi keuangan, konseling psikologis, serta pemanfaatan teknologi dan kerja sama dengan PPATK. Di tingkat satuan, khususnya Batalyon Ranratfib 1 Marinir Cilandak, penegakan sanksi perlu dilakukan secara konsisten dan proporsional, disertai pembinaan berkelanjutan, pendekatan kekeluargaan, komunikasi terbuka, dan keteladanan pimpinan untuk membangun budaya satuan yang sehat, profesional, dan berintegritas.