Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur delik tindak pidana penipuan investasi online menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh kedua undang-undang tersebut kepada masyarakat. Pendekatan normatif digunakan dengan memfokuskan pada studi kepustakaan, mengkaji berbagai regulasi dan literatur yang terkait dengan tindak pidana penipuan investasi online, khususnya yang ada dalam KUHP dan UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pengaturan antara KUHP dan UU ITE, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana penipuan investasi online. Penelitian ini menemukan bahwa hukum pidana di Indonesia masih mengalami kendala dalam hal penerapan dan penegakan hukum yang belum maksimal di sektor ini. Meski ada banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak berwenang, seperti memperkenalkan regulasi yang lebih kuat untuk menangani penipuan online, tantangan tetap muncul karena rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai teknologi informasi menjadi salah satu hambatan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga untuk mempercepat penanganan kasus penipuan online. Diperlukan penguatan regulasi dalam UU ITE dan KUHP untuk memperjelas mekanisme pemulihan kerugian korban penipuan investasi online. Pemerintah disarankan untuk memperbarui regulasi yang ada, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait penipuan online dan perlindungan yang tersedia. Peningkatan pendidikan dan pelatihan untuk aparat penegak hukum juga menjadi langkah penting dalam memperkuat penegakan hukum di sektor ini.