Penelitian tentang Peran Opini Publik di Media Sosial dalam Mewujudkan Penegakan Hukum untuk mengetahui fenomena “No Viral, No Justice” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana opini publik di media sosial terhadap fenomena No Viral, No Justice memengaruhi proses penegakan hukum, serta menganalisis implikasi penegakan hukum yang didasari oleh opini publik di ruang digital. Fokus penelitian diarahkan pada relasi antara viralitas, persepsi keadilan, dan respons institusional aparat penegak hukum dalam konteks negara hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian norma hukum tertulis melalui telaah peraturan perundang-undangan dan sumber hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menilai kesesuaian praktik penegakan hukum dengan prinsip hukum positif dan konsep-konsep hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena No Viral, No Justice membentuk persepsi bahwa penegakan hukum di Indonesia bergerak lebih cepat ketika suatu perkara viral, sehingga prioritas penanganan dipandang lebih dipengaruhi atensi digital dibanding pertimbangan yuridis. Kondisi ini menimbulkan keraguan atas konsistensi dan kesetaraan, serta berpotensi mengganggu tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan menurut Soerjono Soekanto. Media sosial juga memperkuat pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas, tetapi memicu risiko trial by social media dan ketimpangan akses keadilan. Dengan melihat hasil analisis tersebut, maka saran yang penulis memberikan saran: 1) penguatan kebijakan tata kelola penegakan hukum di era digital melalui standar prioritas perkara yang objektif, transparan, dan terukur, disertai pedoman lintas-instansi serta pengawasan kinerja berbasis indikator layanan; 2) Aparat penegak hukum juga perlu menerapkan komunikasi perkara yang konsisten dan proaktif, termasuk optimalisasi SP2HP, serta memperkuat due process melalui disiplin SOP, dokumentasi tindakan, dan verifikasi fakta sebelum pernyataan publik.