Poligami merupakan bentuk perkawinan yang diperbolehkan dalam hukum Islam, namun dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia pelaksanaannya dibatasi secara ketat guna menjamin perlindungan dan keadilan bagi istri dan anak. Salah satu persoalan yang kerap menimbulkan sengketa dalam praktik poligami adalah pembagian harta bersama, khususnya ketika terjadi perbedaan penafsiran mengenai hak para pihak berdasarkan periode perkawinan dan legitimasi hubungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan dalam pembagian harta bersama pada praktik poligami di Indonesia dengan studi terhadap Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan aparatur peradilan serta studi dokumen terhadap putusan dan berkas perkara terkait. Analisis dilakukan dengan mengkaji penerapan norma Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 94 mengenai pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami, serta menghubungkannya dengan teori kepastian hukum dan keadilan distributif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Mlg, majelis hakim membagi harta bersama dengan memisahkan harta berdasarkan periode perolehan dan masing-masing perkawinan. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum melalui batas temporal yang jelas, sekaligus mengakomodasi keadilan distributif dengan mempertimbangkan kontribusi para pihak. Namun demikian, secara substantif, tantangan keadilan masih dapat muncul dalam praktik poligami yang tidak tercatat, karena pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum formal berpotensi mengalami keterbatasan perlindungan hukum. Dengan demikian, pembagian harta bersama dalam perkara tersebut menunjukkan upaya integratif antara norma hukum positif dan prinsip keadilan, meskipun implementasi keadilan secara menyeluruh masih bergantung pada legitimasi formal hubungan perkawinan.