Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara Peraturan Bupati (Perbup) Malang dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan belanja Penghasilan Tetap (Siltap) bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa. Latar belakang penelitian ini adalah adanya ketidaksinkronan besaran rupiah Siltap dalam Perbup Malang Nomor 3 Tahun 2020 dan Nomor 202 Tahun 2022 jika dibandingkan dengan standar persentase minimal yang ditetapkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2019, yaitu 120% untuk Kepala Desa, 110% untuk Sekretaris Desa, dan 100% untuk Perangkat Desa dari gaji pokok PNS Golongan II/a. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis hukum normatif, studi dokumen, dan observasi, penelitian ini mengeksplorasi dampak dari ketidaksesuaian regulasi tersebut terhadap kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan keuangan di 378 desa di Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksinkronan regulasi tersebut berimplikasi pada terdegradasi-nya kepastian hak materiil perangkat desa, terutama terkait perlindungan daya beli terhadap inflasi akibat penggunaan nominal statis. Selain itu, ditemukan hambatan administratif dalam penyusunan APBDesa serta tekanan fiskal pada Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Malang. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi aturan melalui revisi Perbup Malang dengan mengadopsi formulasi persentase yang dinamis sesuai mandat peraturan yang lebih tinggi (asas lex superior derogat legi inferiori) guna menjamin keadilan distributif dan stabilitas pemerintahan desa.