Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan lampu isyarat dan sirine pada kendaraan bermotor menurut UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan di luar ketentuan undang-undang, serta kendala dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris melalui wawancara dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penggunaan lampu isyarat dan sirine dalam UU LLAJ telah dirumuskan secara limitatif dalam Pasal 59 dan Pasal 134, yang membatasi penggunaannya hanya pada kendaraan tertentu yang memiliki hak utama. Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan penyalahgunaan oleh individu maupun kelompok baik komunitas kendaraan tertentu maupun jasa pengawalan yang tidak memiliki kewenangan. Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan tidak hanya kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada pihak yang menyuruh, turut serta, atau memfasilitasi berdasarkan doktrin penyertaan, strict liability, dan perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi. Kendala dalam penegakan hukum meliputi kelemahan substansi hukum, keterbatasan struktur penegakan, serta budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, konsistensi penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas.