Bidang konstruksi memiliki karakter kontrak jangka panjang yang kompleks serta penuh ketidakpastian, sehingga penentuan pengakuan pendapatan menjadi aspek penting bagi keandalan laporan keuangan. Sejak diberlakukannya PSAK 72 pada 2020 sebagai adopsi IFRS 15, perusahaan konstruksi di Indonesia wajib menyesuaikan praktik akuntansinya dengan prinsip pengendalian dan kewajiban kinerja. Penelitian ini menelaah penerapan PSAK 72 pada PT. Prambanan Dwipaka dengan pendekatan kualitatif studi kasus melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil menunjukkan perusahaan telah berupaya menerapkan lima tahapan PSAK 72 secara sistematis, meski masih menghadapi kendala dalam identifikasi kewajiban pelaksanaan dan alokasi harga transaksi akibat perubahan kontrak dan koordinasi antarbagian. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang implementasi PSAK 72 di sektor konstruksi, khususnya terkait peran faktor organisasi dalam pengambilan keputusan akuntansi. Disimpulkan bahwa PT. Prambanan Dwipaka menuju kepatuhan standar, namun perlu perbaikan dokumentasi dan pengendalian internal. Penelitian selanjutnya dianjurkan melibatkan lebih banyak perusahaan untuk memberikan gambaran lebih komprehensif tentang penerapan PSAK 72 di Indonesia.