Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius
yang secara langsung melanggar harkat dan martabat manusia serta menimbulkan
dampak multidimensional, baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, maupun hak
asasi manusia. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya pada
perkara yang berkaitan dengan prostitusi dan eksploitasi seksual, ditemukan adanya
perbedaan penerapan norma hukum antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan
Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaan tersebut tidak
hanya berdampak pada berat-ringannya sanksi pidana, tetapi juga berimplikasi
langsung terhadap pemenuhan hak-hak korban. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk
mengkaji secara mendalam dan komprehensif pertimbangan hukum hakim dalam
Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Malang, serta melakukan analisis
perbandingan penerapan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO dan Pasal 296 KUHP dalam
perspektif hukum positif Indonesia dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO oleh majelis
hakim lebih tepat secara yuridis karena memenuhi asas lex specialis derogat legi
generali, memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban,
serta selaras dengan tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada keadilan
substantif dan perlindungan HAM. Pembahasan dalam artikel ini menegaskan
bahwa penggunaan Pasal 296 KUHP cenderung menyederhanakan kompleksitas
tindak pidana perdagangan orang dan berpotensi mengabaikan dimensi eksploitasi
serta pemulihan korban. Oleh karena itu, artikel ini menyimpulkan bahwa
konsistensi penerapan UU TPPO dalam perkara-perkara serupa sangat diperlukan
guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia
bagi korban TPPO di Indonesia.
Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 296 KUHP, Eksploitasi
Seksual, Perlindungan Korban