Pembatalan perkawinan (annulment) bagi umat Katolik di Indonesia dianalisis
dari alasan menurut hukum kanonik dan konsekuensi hukumnya terhadap harta
bersama serta hak asuh anak. Alasan pembatalan meliputi ketidakmampuan psikis,
paksaan atau ketakutan, penipuan mengenai sifat pribadi, tidak adanya niat
terhadap unsur hakiki perkawinan, dan halangan perkawinan objektif. Proses
pembatalan dilaksanakan melalui Tribunal Gereja Katolik sesuai Codex Iuris
Canonici 1983, dengan putusan bersifat deklaratif sehingga tidak otomatis
menghapus akibat hukum keperdataan di Indonesia.Hukum nasional menjamin
perlindungan terhadap anak dan harta bersama, menekankan itikad baik para
pihak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan pendekatan teori
keluarga Talcott Parsons dan teori keadilan John Rawls, annulment berfungsi
memulihkan keadilan, menjaga stabilitas keluarga, dan memastikan bahwa
individu tidak terikat dalam perkawinan yang cacat sejak awal. Sinkronisasi
hukum Gereja dan hukum negara penting untuk memberikan kepastian hukum
dan perlindungan substantif bagi umat Katolik yang menghadapi pembatalan
perkawinan.
Kata Kunci: Annulment, hukum kanonik, hak asuh anak, harta bersama,
pluralisme hukum.