Transformasi digital administrasi pertanahan melalui penerapan sertipikat
tanah berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 menunjukkan adanya potensi
ketidakpastian hukum dan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti hak atas
tanah. Isu hukum penelitian ini adalah kepastian hukum sertipikat elektronik dalam
sistem publikasi negatif bertendensi positif serta tanggung jawab negara dalam
menjamin keamanan dan keabsahan data elektronik.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
peraturan perundang-undangan dan konseptual, dianalisis secara preskriptif.
Permasalahan yang dikaji meliputi mekanisme pendaftaran elektronik, kedudukan
hukumnya dalam sistem pertanahan nasional, serta jaminan kepastian hukum bagi
pemegang ha katas tanah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat elektronik diterbitkan
melalui sistem elektronik ATR/BPN melalui proses digitalisasi, validasi, dan
penandatanganan elektronik. Secara yuridis, kedudukannya sah dan diakui sebagai
alat bukti yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.
Analisis menunjukkan bahwa meskipun telah memenuhi legalitas formal,
kepastian hukumnya masih bergantung pada integritas sistem dan keamanan data.
Disimpulkan bahwa sertipikat elektronik setara dengan sertipikat konvensional,
namun memerlukan penguatan regulasi teknis, perlindungan data, dan penegasan
tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan hak secara optimal.