Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika multi-tafsir antar
lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah terkait pemaknaan frasa “telah
selesai menjalani pidana” dalam syarat pencalonan kepala daerah bagi mantan
narapidana menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Permasalahan utama
terletak pada perbedaan penafsiran antara Komisi Pemilihan Umum dan Badan
Pengawas Pemilu mengenai apakah “selesai menjalani pidana” dimaknai sebagai
bebas murni (telah sepenuhnya berakhir masa pidana tanpa syarat) atau termasuk
bebas bersyarat/pidana percobaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan
konseptual, dan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder yang dianalisis secara deskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dalam Pilkada Dompu Tahun 2020, KPU Kabupaten Dompu melalui
Keputusan Nomor 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020 menyatakan
pasangan calon Syaifurrahman Salman dan Ika Rizky Veryani Tidak Memenuhi
Syarat (TMS), dengan alasan bahwa yang bersangkutan masih berstatus bebas
bersyarat sehingga belum dapat dianggap “selesai menjalani pidana” sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020. KPU
menafsirkan bahwa masa lima tahun dihitung sejak bebas murni, yakni setelah
seluruh hubungan teknis dan administratif dengan Kementerian Hukum dan HAM
berakhir. Sebaliknya, Bawaslu dalam Putusan Nomor
001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 menafsirkan bahwa masa lima tahun dihitung sejak
calon keluar dari lembaga pemasyarakatan, sehingga secara hukum telah memenuhi
syarat pencalonan.