Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya yang signifikan untuk mengatasi kekerasan seksual melalui langkah-langkah legislatif, termasuk UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Anak. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dan memastikan hukuman yang tegas bagi para pelanggarnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji isu kritis kekerasan terhadap terhadap anak di Indonesia, dengan fokus khusus pada kekerasan seksual dan hukum dan tanggapan masyarakat terhadapnya. Artikel ini menguraikan implementasi keadilan restoratif restoratif oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sejak tahun 2022, dengan menekankan perlunya tindakan preventif dan represif untuk memerangi kekerasan seksual terhadap anak. Teks tersebut menyoroti tantangan yang dihadapi korban dalam melaporkan insiden, termasuk stigma dan ketidakpercayaan pada sistem hukum, dan menyerukan peningkatan kesadaran publik dan dan pendidikan tentang pencegahan kekerasan seksual. Ini membahas peran Unit Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam mendukung korban dan memastikan martabat mereka korban dan memastikan martabat mereka selama investigasi. Artikel tersebut mencatat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pekanbaru, dari 10 kasus pada tahun 2020 menjadi 28 kasus pada 2023. Artikel ini menekankan pentingnya reformasi sistemik, peningkatan dukungan bagi korban, dan implementasi perlindungan hukum yang efektif, termasuk Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut mengadvokasi strategi yang komprehensif komprehensif yang melibatkan penegakan hukum, layanan sosial, dan pelibatan masyarakat untuk melindungi anak-anak dan mengatasi masalah kekerasan seksual yang meluas