Setiap narapidana memiliki kesempatan untuk mendapatkan program pembinaan berupa program reintegrasi sosial sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas program asimilasi bagi narapidana di Provinsi Riau, Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menilai efektivitas program asimilasi narapidana di Provinsi Riau. Penelitian ini berfokus pada tiga lembaga pemasyarakatan: Lapas Kelas IIA Bangkinang, Lapas Kelas IIB Dumai, dan Lapas Kelas III Rumbai. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, menggabungkan analisis hukum dengan observasi lapangan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, program yang dilaksanakan di tiga Lapas/Rutan, yaitu Lapas Kelas IIA Bangkinang, Lapas Kelas IIB Dumai, dan Lapas Kelas III Rumbai, bertujuan untuk memfasilitasi reintegrasi sosial dengan meningkatkan keterampilan, perilaku, dan kesiapan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus mengatasi masalah kepadatan di Lapas/Rutan. Indikator utama efektivitas program ini meliputi kepatuhan terhadap peraturan penjara, penurunan tingkat residivisme, pengembangan keterampilan, stabilitas psikologis, dan penerimaan masyarakat. Namun, tantangan seperti sumber daya yang terbatas, stigma masyarakat, dan fasilitas yang tidak memadai menghambat implementasi. Studi ini menyoroti perlunya evaluasi berkelanjutan dan potensi perluasan program, merekomendasikan peningkatan pelatihan, dukungan sosial, dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan upaya rehabilitasi dan mendukung keberhasilan reintegrasi ke dalam masyarakat. Translated with DeepL.com (free version)